Lima sila dalam Pancasila adalah panduan dasar hidup bernegara di Indonesia. Kelimanya merupakan rumusan cerdas para pendiri bangsa, agar bangsa ini mampu berjalan di tengah keanekaragamannya. Namun, berbagai peristiwa berdarah di negeri ini yang melibatkan antar suku, antar agama, hingga antar supporter sepak bola telah melukai nilai-nilai luhur Pancasila. Masihkah Pancasila menjadi pemersatu bangsa ini, sebagaimana lambang burung garuda yang menggenggam erat pita bertuliskan “bhinneka tunggal ika”?
Negeri ini sedang limbung. Ibarat kapal yang tengah oleng di tengah badai. Sementara petunjuk arahnya pun semakin kabur, sehingga membuat semua penumpang semakin panik. Semuanya berlomba-lomba keluar dari kapal dengan melubangi dasarnya. Tiada yang dapat mencegah karena yang lain pun tak yakin apa yang diyakini.
Ketidakmampuan Negara menegakkan hukum, ramainya plesiran pejabat ke luar negeri di tengah kemiskinan dan korupsi yang terus menggurita, pengangguran, kesejahteraan yang hanya merupakan mimpi indah dalam kampanye politik, birokrasi yang semakin ruwet mengakumulasi kekecewaan rakyat. Muara dari kekecewaan itu adalah keputusasaan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintahan. Yang terjadi berikutnya adalah : biarkan rakyat dan aturan jalanan yang menyelesaikannya.
Negara wajib menjaga kepercayaan rakyatnya dan melindunginya. Apa yang diperlihatkan dari kasus Ahmadiyah adalah bukti ketidakmampuan pemerintah untuk menjaga keutuhan sebuah kepercayaan. Terang-terangan MUI menyatakan aliran ini di luar Islam, namun Ahmadiyah tetap bersikeras berada dalam Islam, namun menyalahi aturan-aturannya. Jika Negara tegas, bubarkan Ahmadiyah atau minta mereka mendeklarasikan sebuah agama baru. Dengan demikian tidak ada yang merasa terusik.
Tidak perlu disebutkan lagi, setiap hari kita sudah menyaksikan di televisi. Bagaimana lapak-lapak para pedagang dihancurkan, rumah-rumah kardus para gelandangan dibakar, hanya agar lingkungan terlihat rapi. Lalu di mana sisi kemanusiaannya? Aturan ada untuk memudahkan kehidupan, bukan menuhankannya lalu mengorbankan kehidupan itu sendiri. Politik adalah kompromi, maka pemerintah harus mendahulukan cara-cara ini untuk menyelesaikan permasalahan. Terbukti cara-cara yang lebih elegan bisa berlaku di sejumlah daerah. Untuk kasus relokasi pedagang kaki lima misalnya, Kota Solo merupakan contoh yang sangat baik dalam menerapkan bagaimana kompromi itu dapat berjalan damai.
Tak dapat dihindari bahwa nusantara terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, adat dan kebiasaan, bagaikan pisau bermata dua keanekaragaman itu bisa menjadi anugerah, bisa pula menjadi petaka. Tergantung bagaimana Negara dan seluruh komponennya mengaturnya.Mudahnya pertikaian terjadi entah karena perbedaan etnis, permasalahan individual yang dilebarkan menjadi isu kelompok atau hanya karena perbedaan baju supporter sepak bola juga mengindikasikan betapa kita tidak merasa terikat dalam sebuah ikatan persatuan. Padahal begitu banyak masalah kebangsaan yang mesti dipikirkan oleh setiap komponen bangsa, alih-alih menyibukkan diri pada persoalan sepele yang dibesar-besarkan. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai buruk dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia mengindikasikan melemahnya kebanggaan dan kebiasaan menggunakan bahasa persatuan, Bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Pada tahun ini (2011) ada sekitar 1.786 siswa atau (38,43%) SMA/MA yang tidak lulus UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Para politisi dipilih langsung oleh rakyat, namun tidak ada mekanisme bagi rakyat untuk bisa langsung memberhentikan wakil yang dipilihnya jika mereka tidak puas terhadap kinerjanya. Akibatnya, para wakil rakyat itu lebih bertanggung jawab kepada partai daripada kepada rakyat. Agar aspirasinya didengar oleh pemerintah, rakyat harus berdarah-darah terlebih dahulu. Wakil rakyat terlalu jauh dari jangkauan rakyatnya, atau telinga mereka telah diprogram untuk menolak suara rakyat.
Kemiskinan yang terus menggurita, pengangguran yang tak tertampung kerja berlimpah, anak-anak jalanan berseliweran sejauh mata memandang di pusat-pusat kota, sementara mal-mal terus menjamur, hutan-hutan diganti rumah-rumah mewah mereka yang berduit, banjir dan longsornya rakyat juga yang merasakan.
Berbagai fakta tersebut menyakiti Pancasila sebagai dasar Negara. Merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Menjauhkan rakyat dari kebanggan dan kepercayaan terhadap lembaga Negara. Jika demikian, masih sanggupkah Pancasila menggenggam persatuan negeri ini?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar